BELANDA SIAPKAN KURSI EMPUK, PUTRA PAPUA INI JUSTRU MEMILIH SETIA PADA MERAH PUTIH

 BELANDA SIAPKAN KURSI EMPUK, PUTRA PAPUA INI JUSTRU MEMILIH SETIA PADA MERAH PUTIH

Bagi sebagian orang, kekuasaan adalah tujuan akhir. Namun bagi Frans Kaisiepo, jabatan di bawah bendera penjajah justru dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat bangsanya.

Peristiwa penting itu terjadi pada Konferensi Malino, Sulawesi Selatan, tahun 1946. Dalam forum yang digagas pemerintah kolonial Belanda untuk merancang Negara Indonesia Timur (NIT), Frans Kaisiepo ditawari posisi strategis agar Papua dipisahkan dari Republik Indonesia. Tawaran itu ia tolak mentah-mentah. Di hadapan peserta konferensi, ia menegaskan sikapnya: Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.

Sikap tersebut bukan retorika kosong. Frans Kaisiepo dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan nama IRIAN, akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Istilah ini menjadi simbol perlawanan politik dan diplomatik rakyat Papua terhadap upaya Belanda mempertahankan kekuasaannya.

Di Biak, Papua, ketika pengibaran Merah Putih dilarang keras, Frans secara diam-diam mengoordinasikan gerakan rakyat agar tetap setia pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Aktivitas ini membuatnya berulang kali berhadapan dengan aparat kolonial. Akibat konsistensinya membela NKRI, ia ditangkap, dipenjara, dan diasingkan ke berbagai daerah terpencil. Risiko nyawa bukan sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang ia terima dengan sadar.

Tekanan, pengasingan, dan jeruji besi tidak pernah mengubah pendiriannya. Justru dari situlah reputasinya sebagai nasionalis Papua semakin kuat. Ketika Papua akhirnya bergabung secara resmi dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dipercaya memimpin daerah tersebut sebagai Gubernur Irian Barat pada periode 1964 hingga 1973.

Meski menduduki jabatan tinggi, ia dikenal hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Tidak ada catatan kemewahan yang melekat pada namanya. Bagi Frans, jabatan bukan alat memperkaya diri, melainkan sarana pengabdian atas pilihan yang telah ia ambil sejak awal: setia pada Indonesia, apa pun risikonya.

DI MANA SOEHARTO & SOEKARNO SAAT G30S MELETUS

 DI MANA SOEHARTO & SOEKARNO SAAT G30S MELETUS?

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) menjadi salah satu bab paling gelap dan menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Malam itu, 30 September 1965, enam jenderal dan satu perwira TNI AD diculik dan kemudian ditemukan tewas di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mereka dituduh sebagai bagian dari “Dewan Jenderal” yang dikabarkan akan menggulingkan Presiden Soekarno.

Di tengah kengerian malam tersebut, satu pertanyaan yang terus bergema sampai kini adalah: Di mana sebenarnya Soeharto dan Soekarno berada saat peristiwa itu terjadi?

Keberadaan Soeharto pada Malam G30S

Menurut wawancara Soeharto dengan Der Spiegel pada 19 Juni 1970, malam itu ia sedang berada di Rumah Sakit menjaga anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra (Tommy), yang menjalani perawatan karena mengalami luka bakar akibat tumpahan sup panas.

Di tempat itulah, Kolonel Abdul Latief, salah satu tokoh yang terlibat dalam G30S, datang menemuinya. Pada pengakuannya, Latief menyebut bahwa ia sebenarnya berniat membunuh Soeharto malam itu, tetapi karena situasinya berada di tempat umum, niat itu urung dilakukan.

Namun dalam otobiografinya, “Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya” (1988), Soeharto menyatakan bahwa ia hanya melihat Latief dari kejauhan dan tidak terjadi percakapan apapun.

Kesaksian Latief dalam persidangan mengungkap bahwa Soeharto sudah mengetahui rencana penculikan jenderal, berdasarkan laporan Subagiyo, mantan anak buahnya dari Yogyakarta. Latief mengaku tidak memasukkan Soeharto dalam daftar target karena menilai Soeharto adalah sosok yang loyal kepada Soekarno.

Peristiwa ini kemudian menjadi awal babak baru kekuasaan Indonesia. Pada 11 Maret 1966, Soeharto meminta Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) untuk memulihkan keamanan yang kelak menjadi jalan Soeharto menduduki kursi Presiden menggantikan sang Proklamator.

Keberadaan Soekarno Saat G30S Meletus

Sementara itu, Soekarno tidak berada di Istana Merdeka ketika penculikan para jenderal berlangsung. Pada 30 September 1965 sekitar pukul 23.00 WIB, ajudannya, Kolonel Bambang, menanyakan agenda presiden untuk esok hari. Namun pada keesokan paginya, setelah gladi resik HUT ABRI di Senayan, Soekarno juga tidak ditemukan di istana.

Berdasarkan keterangan para saksi sejarah, malam itu Soekarno menginap di Wisma Yaso, kediaman Ratna Sari Dewi, istri ketujuhnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Pada pukul 06.00 WIB, Soekarno berangkat dengan pengawal pribadi menuju Istana Merdeka, namun di perjalanan ia tiba-tiba mengubah arah menuju rumah istri keduanya, Haryati, di Slipi, Jakarta. Alasannya: Soekarno mendapat informasi bahwa Istana telah dikepung pasukan tak dikenal.

Maka di tengah kekacauan terbesar dalam sejarah militer Indonesia, dua tokoh penting bangsa ini berada di lokasi yang sama sekali tidak terduga dan keputusan-keputusan mereka setelahnya mengubah arah perjalanan politik Indonesia untuk selamanya.

WARGA BADUY DITOLAK BEROBAT DI RUMAH SAKIT SETELAH DIBEGAL KARENA TIDAK PUNYA KTP – BAGAIMANA NEGARA MENJAMIN HAK KESEHATAN MASYARAKAT ADAT

 Warga Baduy ditolak berobat di rumah sakit setelah dibegal karena tidak punya KTP – Bagaimana negara menjamin hak kesehatan masyarakat adat?

Seorang warga suku Baduy mengaku ditolak oleh sebuah rumah sakit saat dirinya mau mengobati tangannya yang terluka. 

Alasannya dia tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Pemprov Jakarta membantah dan menyebutnya sebagai miskomunikasi. 

Bagaimanapun ini membuka kembali diskursus soal terbatasnya jaminan kesehatan bagi masyarakat adat di Indonesia.

Seorang warga suku Baduy Dalam bernama Repan terluka usai dibegal sekelompok orang tak dikenal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (26/10) subuh.

Remaja 16 tahun itu sempat mendatangi salah satu rumah sakit untuk mengobati tangan kirinya yang terluka akibat menangkis sabetan benda tajam pembegal.

Tapi pihak rumah sakit disebut menolak mengobatinya. Alasannya, warga Baduy Dalam itu tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Insiden ini membuka kembali diskursus soal terbatasnya jaminan kesehatan bagi masyarakat adat di Indonesia.

Masyarakat Baduy Dalam seperti Repan, secara adat dilarang memiliki kartu identitas elektronik. Namun, mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan—meski tanpa KTP dan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)—sepanjang masih berada di wilayah Provinsi Banten.

Hanya saja, benefit itu tak berlaku jika mereka bepergian ke luar wilayah Banten dan harus mendapatkan layanan kesehatan, seperti yang dialami Repan.

Pengamat kesehatan mengatakan, pemerintah dan otoritas kesehatan semestinya "lebih kreatif" dalam mengakomodir masyarakat adat seperti Baduy Dalam yang memiliki keunikan budaya tersendiri.

"Jangan sampai administrasi mengalahkan hak perlidungan sosial," kata Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Habuwono menyebut, pelayanan kesehatan merupakan hak semua masyarakat "dengan NIK maupun tanpa NIK."

Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis adanya penolakan rumah sakit untuk merawat Repan, menyebut "terjadi miskomunikasi."

Bagaimana kronologi kejadian?

Siapa Suku Baduy?

Apakah masalah serupa juga dialami masyarakat adat lainnya di Indonesia?

PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO MEMBUAT GEBRAKAN

 Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan di tahun kedua pemerintahannya. Ia membentuk jaringan teknokrat di lingkar ring satu demi mengeksekusi program-program pro rakyatnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (2009-2014) didapuk menjadi penasihat strategis.

Purbaya menjadi tangan kanan Prabowo urusan keuangan hingga persoalan kebocoran anggaran. Sementara Jonan menjadi andalan Prabowo di bidang infrastruktur dan transportasi.

Hal itu merupakan analisis pengamat komunikasi politik, Selamat Ginting, saat bicara di Youtube Forum Keadilan TV, tayang Rabu (5/11/2025).

Prabowo menghadirkan sosok Purbaya untuk menggantikan Sri Mulyani, Menkeu terlama di Indonesia yang menjabat selama 13 tahun, dari era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Jokowi.

Sementara, belum lama ini, Prabowo memanggil Jonan ke Istana Kepresidenen, Jakarta pada Senin (3/11/2025).

Di tengah polemik utang jumbo Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh, Jonan berdiskusi dengan Prabowo selama dua jam di Istana.

Selamat Ginting membaca, Jonan tidak lama lagi akan bergabung dengan Kabinet Merah Putih.

"Dalam skala strategis menurut saya Jonan itu difungsinya sebagai difungsikan sebagai misi khusus. Misi khusus Prabowo ini adalah task force untuk sektor transportasi BUMN kemudian apa energi dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi menteri utama di situ."

"Prabowo tapi menunjukkan ada kebutuhan finansial baru yang butuh orang segar. Nah, jika Prabowo menghadapi problema besar sekarang sudah ada seorang Purbaya. Maka sekarang ada lagi ada seorang Jonan yang menguasai di bidang infrastruktur transportasi," kata Selamat.

Kehadiran Purbaya dan Jonan, menurut Selamat, menunjukkan Prabowo sedang menggerakkan pemerintahannya berdasarkan pemikiran teknokratis.

TOKOH ADAT BADUY MENDESAK POLISI BERTINDAK CEPAT MENANGKAP KAWANAN PERAMPOK

 Tokoh adat Baduy mendesak polisi bertindak cepat menangkap kawanan perampok yang menggasak pedagang madu Baduy Dalam saat berjualan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada akhir Oktober. 

"Baru kali pertama warga Badui menjadi korban kejahatan, tokoh adat mendesak kepolisian segera menangkap pelakunya," kata Sekretaris Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Medi saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Kamis (6/11), dikutip dari Antara. Ia juga mengimbau para pelaku untuk menyerahkan diri.

Repan (17 tahun), warga Badui Dalam, menjadi korban perampokan saat berjualan madu di Kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu (26/10). Pelaku diduga berjumlah empat orang dan mengendarai dua sepeda motor. Pelaku melukai tangan kiri korban serta merampok uang Rp3 juta, satu unit telepon selular, dan 10 botol madu. 

Menurut Medi, Repan berjalan kaki selama tiga hari untuk bisa sampai ke Jakarta, karena adanya larangan adat penggunaan kendaraan bermotor. 

Pihaknya tidak menyangka warganya tersebut menjadi korban kejahatan sebab selama ini berjualan relatif aman.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan pihaknya masih memburu keempat pelaku.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MERENCAKAN MENGUBAH PERATURAN UJI KENDARAAN

 Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencakan mengubah peraturan uji kendaraan bermotor atau KIR yang selama ini dilakukan di unit Dinas Perhubungan (Dishub). Nantinya, pengujian berkala kendaraan ini cukup di bengkel resmi.

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi pun segera menerbitkan beleid untuk mengatur hal tersebut. Dia mengatakan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota terlebih dahulu akan membuat nota kesepakatan dengan dealer dan bengkel resmi untuk menggelar uji KIR.

"Saya akan membuat peraturan untuk mengarahkan KIR itu enggak usah di KIR di Dishub, KIR-nya adalah di bengkel resmi," katanya, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, selama ini uji KIR terlalu administratif, dan penghapusan biaya KIR diharapkan menghilangkan peluang oknum petugas untuk menarik keuntungan dari praktik tersebut.

"Di KIR kemudian dan setujui. Apalagi sekarang loh dengan tidak boleh ada biaya di KIR, itu makin malas orang KIR. Penyelenggara pemerintahnya juga malas bikin KIR karena enggak ada lebihnya,".

Kang Dedi menegaskan, bengkel resmi kendaraan nantinya akan menerbitkan surat keterangan. KIR baru bisa dilakukan setelah surat tersebut diterbitkan. Sebab, jika terus menggunakan sistem seperti saat ini, kebanyakan dalam praktinya hanya surat kendaraan yang diperiksa.

"Jadi misalnya mobil Toyota, mobil Hino, ya di bengkel Toyota dan Hino bukan Dinas Perhubungan, karena selama ini yang masuk bukan mobilnya tapi surat-suratnya," jelasnya.

Lebih lanjut Kanng Dedi mengatakan, jika kendaraan tersebut mengalami kecelakaan, maka yang wajib bertanggung jawab adalah bengkel resmi kendaraan tersebut. Pasalnya, uji KIR dilakukan dari bengkel resmi yang mengetahui kondisi dari kendaraan yang telah dikeluarkan.

"Sehingga nanti jika mobilnya mengalami kecelakaan maka yang bertanggung jawab adalah bengkel resmi dari perusahaan mobil tersebut," kata KDM.

Kang Dedi menegaskan, aturan ini ditargetkan bisa terbit pada Januari 2026. Mengingat, saat ini masih dalam kajian dan pemantapan dari rencana tersebut.